Situasi desa di Indonesia tengah menjadi sorotan setelah dua rilis resmi dari pemerintah menyampaikan potret yang sekilas tampak berbeda, meski sebenarnya menggambarkan dinamika yang saling terkait. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik membawa kabar tentang berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas desa. Sementara itu, laporan Kementerian Desa melalui KepMendes PDTT No. 343 Tahun 2025 melaporkan terjadinya lonjakan jumlah desa maju dan mandiri secara administratif. Di balik itu semua, kecepatan perubahan struktur ekonomi desa ternyata masih kurang mengimbangi perkembangan administratif yang terjadi.
Bila ditelaah lebih rinci, tantangan utama bagi desa-desa Indonesia bukan semata pada pencapaian status baru, melainkan pada proses aktualisasi ekonomi yang masih berjalan lamban. Dengan sekitar 84 ribu wilayah setingkat desa menurut Podes 2025, dimana mayoritas adalah desa, perkembangan kuantitatif tampak menjanjikan. Lebih dari 20.500 desa telah masuk kategori mandiri, dan lebih dari 23.500 desa tergolong maju, mengindikasikan adanya lompatan pembangunan selama sepuluh tahun terakhir, berkat dorongan pengucuran dana dan pembangunan fisik.
Namun demikian, kegelisahan tetap terasa jika menyorot kondisi ekonomi nyata masyarakatnya. Lebih dari 67 ribu desa masih mengandalkan pertanian sebagai sektor utama, padahal pola ini umumnya berbasis komoditas primer yang nilai tambahnya terbatas. Meski ribuan desa telah memiliki produk unggulan, sayangnya koneksi dengan pasar dan akses pembiayaan belum sepenuhnya terdukung secara merata.
Perbaikan fasilitas, seperti akses teknologi dan jaringan telekomunikasi, mulai tampak di atas kertas. Data Podes menyebut, lebih dari 63 ribu desa kini masyarakatnya menikmati fasilitas KUR, dan jaringan telekomunikasi sudah cukup menjangkau banyak desa. Namun, kualitas akses kerap tertinggal, khususnya di desa-desa terpencil yang masih sulit berkembang.
Di sisi lain, kesenjangan antara desa dan kota tetap lebar. Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 11 persen, yakni dua kali lebih banyak dari kota. Lebih mengkhawatirkan lagi, kedalaman kemiskinan di desa menandakan kerentanan ekonomi lebih tinggi dan akses peluang ekonomi yang lebih terbatas. Desa cenderung merata tingkat kesejahteraannya, namun tetap rendah apabila dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kota.
Situasi ini menggambarkan perlunya pergeseran fokus pembangunan desa, dari sekadar pembangunan fisik menuju pembenahan struktur ekonomi yang lebih fundamental, agar tidak terus terjadi fragmentasi dan rendahnya produktivitas. Dalam konteks tersebut, koperasi muncul sebagai harapan strategis untuk mengatasi hambatan ekonomi desa.
Koperasi sangat relevan dikedepankan mengingat kemampuannya memperkuat posisi komunitas lokal dalam ekonomi, sebagaimana ditulis World Bank (2006) yang menyoroti peran koperasi dalam pembangunan negara berkembang. Melalui koperasi, komunitas desa bisa memperbesar akses ke pembiayaan, memperkuat jaringan solidaritas, serta memungkinkan diterapkannya tata kelola usaha secara partisipatif.
Pengembangan koperasi petani, khususnya yang berbasis keanggotaan desa, mampu menaikkan posisi tawar petani, memperlancar akses mereka ke teknologi pertanian dan pasar, serta meningkatkan koordinasi produksi. Program Koperasi Desa Merah Putih sejatinya berupaya menjawab kebutuhan ini, mengonsolidasikan usaha-usaha kecil di desa agar bisa lebih berdaya dan berorientasi pasar.
Namun begitu, desain program tidak boleh sekadar dari atas ke bawah. Laporan CELIOS untuk Koperasi Merah Putih menuturkan bahwa pendekatan yang lepas dari kebutuhan lokal justru berpotensi menambah masalah baru, alih-alih mengurai persoalan lama. Realita di desa yang masih didominasi usaha kecil dan kelembagaan ekonomi yang tertatih-tatih menandakan kebutuhan intervensi tetap harus ada, asalkan tepat sasaran dan berorientasi penguatan kelembagaan.
Percepatan realisasi program koperasi ini menjadi poin penting. Pemerintah menargetkan operasional mulai Agustus 2026, sehingga diperlukan proses rekrutmen dan pelatihan yang cepat. Wakil Menteri Pertahanan menekankan harus ada langkah sigap dalam membangun sumber daya manusia pengelola koperasi. Tanpa percepatan konkret, gap antara kemajuan administratif dan kapasitas ekonomi dikhawatirkan makin melebar.
Tentara Nasional Indonesia juga direncanakan ambil peran, mengingat jaringan mereka yang merata hingga tingkat desa dapat mempercepat implementasi kebijakan, memperlicin pendistribusian, memberikan pendampingan, serta memperkuat kapasitas SDM koperasi. Dengan pola koordinasi lintas sektor yang baik, TNI dapat menjembatani antara arah kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Menteri Koperasi menegaskan, pelibatan TNI juga dipilih untuk mempercepat pembangunan fisik koperasi, sekaligus menekan biaya operasional. Dengan target operasional bulan Agustus 2026, seluruh tahapan perekrutan hingga pembangunan harus dilakukan terintegrasi antarsektor.
Kunci dari keberhasilan program ini terletak pada sinergi dan koordinasi. Koordinasi yang tidak rapi dapat menimbulkan masalah ketidakefisienan dan kesenjangan baru. Namun, bila seluruh proses dirancang dengan partisipasi masyarakat desa, memperhatikan kebutuhan lokal, serta terintegrasi dalam ekosistem ekonomi, koperasi dapat menjadi instrumen efektif memperkecil ketimpangan struktural yang sudah lama membelenggu ruang ekonomi desa dan kota di negeri ini.
