Otorita Kota Nusantara (OIKN) menawarkan investasi pembangunan hunian di Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa langkah awal sebelum investasi swasta masuk, pemerintah pusat menyiapkan pembangunan jalan dan terowongan multifungsi dengan skema pendanaan melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dengan skema pembangunan Kota Nusantara 2025-2029, APBN digunakan untuk memfasilitasi investor yang akan membangun hunian di ibu kota Indonesia. OIKN telah menerima surat izin prakarsa (letter to proceed/LtP) untuk pembangunan jalan dan terowongan multifungsi serta hunian, menunjukkan keterlibatan swasta dalam proyek tersebut. Diharapkan dengan meningkatnya kepercayaan investor, pembangunan ibu kota Indonesia dapat berjalan sesuai target untuk menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
