Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp155,5 triliun untuk ketahanan pangan tahun 2025, yang merupakan peningkatan dari alokasi tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi ini akan digunakan untuk mendukung produktivitas pertanian dan perikanan, menjaga rantai pasok pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Alokasi anggaran ini mencakup subsidi pupuk, ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, serta pengadaan alat dan mesin pertanian. Dari sisi distribusi, anggaran akan digunakan untuk infrastruktur tani, pembangunan pelabuhan perikanan, koperasi, cadangan pangan, dan pemantapan usaha pangan. Sementara dari sisi konsumsi, anggaran dialokasikan untuk bantuan pangan, sembako, pasar murah, dan stabilisasi harga pangan.
Pemerintah juga telah melibatkan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah untuk membeli beras dan gabah dari petani dengan harga yang ditetapkan. Alokasi anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2025. Sri Mulyani menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara profesional dan bebas dari praktik korupsi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Semua upaya ini diharapkan dapat menghasilkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan secara bersamaan.
