Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan rencananya untuk mengevaluasi insiden longsor di area pertambangan batu alam di Cirebon, Jawa Barat, termasuk perizinan yang terkait. Menurut Bahlil, hal ini memunculkan kemungkinan dilakukannya evaluasi menyeluruh terkait insiden tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, pengelolaan dan pengawasan izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan telah didelegasikan kepada provinsi, yang berarti gubernur memiliki kewenangan dalam memberikan izin serta melakukan pengawasan. Bahlil juga menegaskan bahwa jika terdapat penyalahgunaan izin, maka izin tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan ke pusat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, telah mengirimkan tim inspektur tambang untuk melakukan investigasi teknis lapangan terkait insiden tersebut. Meskipun hasil investigasi belum diterima oleh Kementerian ESDM, pemerintah belum mengambil keputusan terkait langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terulangnya insiden tersebut. Ketika ditanya apakah pengawasan akan dialihkan ke Kementerian ESDM, Tri menyatakan bahwa mereka masih menunggu hasil evaluasi untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Selain itu, Dinas ESDM juga mencatat 176 tambang ilegal ditemukan di Jawa Barat, menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
