Polres Siak, Riau, membongkar sindikat yang menawarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa melalui prosedur resmi. Dalam pengungkapan pada September 2026 itu, polisi menangkap delapan tersangka dan menyita sekitar 500 SIM palsu yang diduga telah diedarkan di sejumlah wilayah Riau.
Sindikat tersebut disebut telah beroperasi sejak Juni 2026. Modusnya dengan mengubah data pemilik, mencetak hasil suntingan, lalu menempelkannya pada kartu SIM. Tawaran disebarkan melalui WhatsApp, marketplace Facebook, serta perantara dengan harga antara Rp550 ribu hingga Rp1,7 juta, bergantung pada jenis SIM.
Calon pembeli hanya diminta mengirimkan foto dan kartu tanda penduduk (KTP) kepada pelaku. Sebagian SIM palsu bahkan dilengkapi barcode yang dibuat agar tampak seperti bagian dari dokumen resmi. Saat dipindai, barcode itu seolah-olah menampilkan data identitas pemilik dan logo Korlantas Polri.
Cara memeriksa keaslian SIM
Langkah pertama adalah mengingat kembali jalur penerbitannya. Korlantas Polri menegaskan, hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang menerbitkan SIM di Indonesia. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
SIM resmi diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan dan mengikuti tahapan yang ditetapkan kepolisian. Karena itu, tawaran SIM jadi tanpa ujian, tanpa perlu datang ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), atau cukup dengan mengirimkan foto KTP dan membayar sejumlah uang patut dicurigai.
Pemilik juga dapat mencocokkan seluruh informasi pada kartu dengan identitasnya. Periksa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis SIM, masa berlaku, serta foto. Jika terdapat kesalahan data atau perubahan yang tidak pernah dilakukan melalui prosedur resmi, konfirmasi perlu dilakukan kepada pihak kepolisian.
Barcode tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan sebuah SIM asli. Kasus di Siak menunjukkan bahwa elemen tersebut juga dapat ditambahkan oleh pembuat SIM palsu. Keaslian dokumen harus dipastikan melalui kesesuaian data dan pencatatan pada sistem resmi kepolisian.
Konfirmasi melalui layanan kepolisian
Apabila masih meragukan keaslian SIM, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan dokumen tersebut untuk berkendara sebelum memperoleh kepastian. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan resmi Korlantas Polri atau dengan mendatangi Satpas untuk memastikan data SIM tercatat dalam sistem kepolisian.
Korlantas Polri menyediakan informasi mengenai penerbitan SIM, termasuk melalui layanan Digital Korlantas Polri. Masyarakat juga diimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan penerbitan SIM di luar mekanisme resmi. Dokumen yang dibuat oleh pihak lain tidak dapat dianggap sebagai SIM yang sah.
Penggunaan SIM palsu berisiko membuat pengendara tidak memiliki dokumen berkendara yang sah. Selain itu, perkara tersebut dapat berujung pada persoalan hukum. Dalam kasus di Riau, para tersangka pemalsuan SIM dijerat Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
SIM resmi juga diterbitkan melalui proses pengujian dan verifikasi. Karena itu, tawaran dokumen instan dengan harga tertentu tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga tidak menjamin pemegangnya telah memenuhi persyaratan untuk berkendara. Cara yang aman adalah mengikuti seluruh prosedur Polri dan memastikan SIM tercatat dalam sistem kepolisian.
